Rabu, 13 MEI 2026 • 19:54 WIB

Konflik Kepengurusan PB Muay Thai Indonesia Terus Berlanjut, Atlet Terancam

Author

Edi Hidayat

Terdapat ketidakpastian yang melanda dunia bela diri Indonesia akibat konflik kepengurusan di Pengurus Besar Muay Thai Indonesia (PBMI). Sekitar 1.200 atlet kini merasa dirugikan dan terancam akibat perseteruan yang belum menemukan titik terang.

Polemik ini memunculkan sejumlah persoalan administratif dan dugaan intimidasi yang mengganggu fokus dan mental para atlet. Belum ada langkah jelas dari pihak pengurus terkait menyikapi permasalahan ini.

Persoalan Legalitas Kepengurusan

Dalam keterangan tertulisnya, Lutfi Agizal, Sekretaris Jenderal PBMI versi Farel Alfaret, mengungkapkan adanya kejanggalan administratif dalam proses kepengurusan. Ia menyebutkan bahwa 30 Pengurus Provinsi (Pengprov) tiba-tiba dijabat oleh Pelaksana Tugas (PLT) tanpa pencabutan SK yang sah.

"Terjadi penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) di 30 Pengurus Provinsi (Pengprov) secara mendadak tanpa melalui proses pencabutan SK kepengurusan yang lama. Ini jelas cacat prosedur organisasi," ujar Lutfi. Ia juga menyoroti pengurus daerah yang dibekukan tanpa adanya surat peringatan atau rapat transparan.

Menurut Lutfi, semua organisasi harus berjalan mengikuti aturan yang telah ditetapkan, bukan berdasarkan selera individu. Ketidakpatuhan terhadap prosedur ini menjadi masalah serius yang merugikan banyak pihak.

Dampak Terhadap Atlet dan Orang Tua

Polemik yang berkepanjangan ini menciptakan ketidakpastian dan berdampak pada kondisi mental atlet. Orang tua atlet di berbagai daerah melaporkan adanya intimidasi dan tekanan dari pihak tertentu, yang berimbas pada konsentrasi dan fokus bertanding para atlet.

Kondisi psikologis yang tertekan dapat merusak prestasi dan potensi bakat atlet Muay Thai Indonesia di kancah internasional. Hal ini menjadi perhatian bagi kubu Farel Alfaret dan Lutfi Agizal yang meminta pemerintah untuk melakukan audiensi terbuka mengenai status atlet nasional.

Mereka mengklaim bahwa situasi ini memerlukan transparansi untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban atlet tidak diabaikan di tengah konflik yang ada.

Rencana Melapor ke DPR RI

Menunggu respons dari KONI dan Kemenpora, kubu Farel Alfaret dan Lutfi Agizal menganggap bahwa langkah mereka tidak bisa berhenti di sini. Jika tidak menemukan jalan keluar yang memuaskan, mereka berencana membawa masalah dualisme kepengurusan PBMI ke Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi X DPR RI.

"Kami ingin menyelesaikan ini secara kekeluargaan dan profesional di tingkat lembaga olahraga. Namun, jika menemui jalan buntu, kami akan membawa masalah dualisme PBMI ini ke Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI," tegas Lutfi.

Saat ini, pengurus daerah, termasuk dari Papua hingga DKI Jakarta, bersatu dalam menuntut keadilan bagi atlet Muay Thai, yang telah banyak berkorban untuk cabang olahraga ini.