Rabu, 25 FEBRUARI 2026 • 10:33 WIB

Peraturan Baru Pembangunan Lapangan Padel di Jakarta: Kebisingan dan Lingkungan Jadi Pertimbangan Utama

Author

Fiddy Anggriawan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja mengumumkan aturan baru mengenai pembangunan lapangan padel yang diharapkan bisa merespons keluhan masyarakat. Aturan ini diluncurkan untuk menjaga kenyamanan lingkungan serta mengurangi kebisingan dari lokasi olahraga tersebut.

Dalam rapat khusus pada 23 Februari 2026, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa keputusan ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi semua pihak terkait. Pembangunan lapangan padel kini dibatasi dalam zona tertentu untuk meminimalisir dampak negatif.

Larangan Pembangunan di Zona Perumahan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan bahwa penerbitan izin untuk pembangunan lapangan padel di zona perumahan kini tidak diperbolehkan. Menurut Pramono, 'Sudah diputuskan, perizinan baru untuk pembangunan lapangan padel tidak diperbolehkan di zona perumahan. Semuanya harus di zona komersial untuk yang baru.'

Keputusan ini diambil setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk dinas terkait. Dengan mengalihkan pembangunan ke zona komersial, diharapkan kebisingan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat sekitar dapat diminimalisir.

Pembatasan Jam Operasional dan Kebisingan

Aturan baru juga mengatur jam operasional untuk lapangan padel di area perumahan. Pemprov Jakarta menetapkan bahwa lapangan padel hanya dapat beroperasi hingga pukul 20.00 WIB dan harus dilengkapi dengan peredam suara untuk mengurangi kebisingan.

Pramono menekankan, 'Untuk semua lapangan padel yang ada di perumahan, maksimum jam 08.00 malam. Maksimum ya, nanti tergantung negosiasi dengan warga.' Aturan ini bertujuan untuk menekan suara teriakan dan suara pantulan bola yang mengganggu suasana lingkungan.

Persyaratan Izin dan Penertiban

Setiap pembangunan baru lapangan padel di Jakarta kini harus memperoleh persetujuan teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Pramono menjelaskan, 'Untuk pembangunan lapangan padel berikutnya yang baru, harus mendapatkan persetujuan izin teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga.'

Langkah ini diambil untuk menjamin bahwa pembangunan lapangan padel tetap sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan. Pemerintah DKI Jakarta juga berencana untuk menertibkan lapangan padel yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dengan menghentikan kegiatan dan mencabut izin usaha jika diperlukan.